Diduga Ada Pihak SMA Merekayasa Rapor

SURABAYA - Pemerintah di­minta mengaji kembali peng­gunaan Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu kriteria pe­nilaian keberhasilan seorang siswa yang menempuh jalur undangan. Diduga banyak pi­hak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang melakukan rekaya­sa nilai rapor untuk meloloskan siswanya masuk ke perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Na­sional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).


“Dalam forum rektor selu­ruh Indonesia di Jakarta ming­gu lalu terungkap, bagaimana perilaku teman-teman SMA (pengajar) dalam membuat rapor. Ada rektor di Palembang menemukan seorang siswa sampai punya tiga rapor (rapor kelas satu dan kelas duanya bersih-bersih (kosong), nanti baru diisi saat kelas tiga,” kata Rektor Universitas Airlangga Surabaya, M Nasih di Surabaya, Senin (23/11).

Nasih menegaskan, upaya rekayasa nilai itu tidak sehat ka­rena membuat persaingan ma­suk perguruan tinggi khusus­nya lewat jalur SNMPTN tidak adil. “Ini persaingan yang tidak fair, bagaimana kita bisa mem­bedakan nilai 9 sebuah seko­lah di Papua dengan Surabaya. Bahkan kajian terakhir menun­jukkan lebih banyak mahasiswa dari jalur reguler yang indeks prestasinya tinggi dibanding jalur undangan,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap, penyelenggaraan UN yang te­lah menyita waktu, tenaga, dan dana besar dipertimbangkan kembali sebagai syarat masuk perguruan tinggi.

Ia mengatakan, jika polanya seperti itu (rekayasa nilai rapor) maka sulit bagi kalangan pergu­ruan tinggi menggunaan rapor sebagai dasar penerimaan ma­hasiswa. “Perlu dikembangkan model rapor bukan satu-satu­nya sebagai syarat atau penen­tu masuk perguruan tinggi. Pak Menteri (Mendikti) sudah me­nyampaikan bahwa UN harus masuk sebagai pertimbangan. Hanya kapan masih perlu di­selaraskan,” ungkap Nasih.

Penurunan Anggaran

Terkait dengan turunnya anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) dalam RAPBN 2016, Nasih berpenda­pat bahwa hal tersebut akan berdampak luas, di antaranya pengurangan BOPTN (Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri), dan beasiswa dosen S2 dan S3.
Seperti diektahui bahwa dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara (RAPBN) Tahun Ang­garan (TA) 2016, anggaran Kemenristekdikti mengalami penurunan sebesar 5,6 triliun rupiah bila dibandingkan de­ngan APBN Perubahan 2015 yang berjumlah 43,6 triliun ru­piah.
Dengan turunnya anngaran tersebut, kata dia, diperkirakan BOPTN yang akan disalurkan tinggal separuh dari 200 mi­liar rupiah seperti yang ada di APBN 2015.
“Tentu harus ada penghe­matan di sana-sini. Namun ini bisa menjadi kesempatan untuk menerapkan CBT- SB­MPTN (Computer Based Test - Seleksi Bersama Masuk Per­guruan Tinggi Negeri), karena lebih efisien. Tidak perlu pe­ngeluaran untuk mencetak soal, tenaga pengawaa sedikit, dan lainnya,” papar dia.

Sayangnya, kata dia, pem­berlakuan CBT- SBMPTN be­lum bisa diberlakukan waktu dekat karena masalah kesiapan perangkat keras di masing-ma­sing perguruan tinggi. 

Sumber berita : http://www.koran-jakarta.com/?39054-diduga%20ada%20pihak%20sma%20merekayasa%20rapor

Sumber gambar : http://iwanwahyu.mywapblog.com/disebuah-ruang-kelas-sma.xhtml

Tidak ada komentar:

Posting Komentar