Siswa 2.075 Sekolah Dilarang SNMPTN - Pihak sekolah gagal memasukkan data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa
SURABAYA
- Sampai dengan batas terakhir pemasukan data ke Pangkalan Data Sekolah
dan Siswa (PDSS), Senin pukul 22.00, dari 4.053 sekolah tingkat
SMA/SMK/MA di Jawa Timur (Jatim), sebanyak 2.075 sekolah gagal
menyelesaikan administrasi data siswanya secara online agar dapat
mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun
2013.
Padahal, dari tiga jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) yang diterapkan pada tahun ini, SNMPTN memunyai kuota tertinggi,
yakni sebanyak 50 persen. Sedangkan Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SBMPTN) atau tes tulis sebanyak 30 persen, sedangkan
jalur Program Kemitraan dan Mandiri diberi kuota 20 persen. SNMPTN untuk
tahun lalu sama dengan Jalur Undangan.
Menurut Ismani Zain,
Humas Panitia Pelaksana SNMPTN dari Institut Teknologi Sepuluhg Nopember
(ITS) Surabaya, jika dibandingkan pada tahun lalu, jumlah sekolah dan
siswa di Jatim yang mengikuti jalur undangan atau prestasi ini meningkat
sebanyak 154,05 persen. Pada tahun 2012, jalur ini hanya diikuti oleh
1.284 sekolah, sedangkan sekarang meningkat menjadi 1.978 sekolah.
“Jumlah
calon mahasiswa yang hendak mengikuti SNMPTN di seluruh Indonesia
sebanyak 132.238. Jika dikalkulasikan, jumlah calon mahasiswa di Jatim
yang akan mengikuti SNMPTN ini paling tinggi se-Indonesia dengan jumlah
19.396,” ujarnya, Selasa (12/2) pagi tadi.
Dijelaskannya,
kegagalan sekolah untuk memasukkan data ke PDSS itu memang disebabkan
oleh beberapa faktor. Misalnya saja karena memang pihak sekolah tidak
mengerti cara mendaftarnya.
“Sebenarnya itu tidak bisa dijadikan alasan karena kami sudah melakukan sosialisasi sejak Desember lalu.
Tapi,
ada laporan yang saya terima, sekolah-sekolah yang tidak mendaftar ini
adalah sekolah-sekolah yang memang kondisinya hidup segan dan mati pun
tak mau. Ini biasanya sekolah swasta pinggiran,” tuturnya.
Dia
pun menambahkan, jika gagal ikut SNMPTN, calon mahasiswa masih bisa
melalui jalur lain, yaitu SBMPTN serta Program kemitraan dan Mandiri.
“Khusus di ITS, dasar penilaian dari Program Kemitraan dan Mandiri
adalah nilai SBMPTN,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Dewan
Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki mengungkapkan, bahwa kebijakan
pendaftaran SNMPTN melalui PDSS ini dianggap terlalu cepat
sosialisasinya dan dirasa masih kurang. Dia pun menyarankan agar
pemerintah jangan bersifat kaku untuk menghentikan proses pendaftaran.
Sebisa mungkin dilakukan perpanjangan agar sekolah-sekolah tersebut
masih bisa mendaftarkan siswa didiknya.
“Kebijakan ini terlalu
cepat dimulai, kalau tidak salah bulan Desember kemarin dan sudah
ditutup pada awal bulan ini. Apalagi, kebijakan ini adalah tahun pertama
untuk memasukkan data secara online. Jadi, saya minta pemerintah jangan
kaku dan segera dicarikan jalan keluarnya,” ucapnya.
Menurutnya,
faktor teknologi memang juga berpengaruh untuk daerah-daerah tertentu.
Tapi, hal itu tidak bisa dijadikan alasan karena ada juga sebagian
sekolah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang belum memasukkan ke PDSS.
“Kalau seperti Surabaya yang termasuk kota besar, apakah alasan
teknologi itu relevan? Kalau di daerah-daerah lain ya bisa saja,”
cetusnya.
Sekadar diketahui, pada tahun lalu, jalur ini memang
khusus diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Namun, SNMPTN
pada tahun ini sekolah diberi keleluasaan untuk mendaftarakan seluruh
siswanya secara online. Bukan hanya itu, biayanya pun gratis dan
ditanggung oleh pemerintah. Karena kegagalan sekolah memproses entri
data ke PDSS sebagai syarat awal untuk mengikuti SNMPTN, setidaknya ada
ribuan calon mahasiswa yang dipastikan gagal mengikuti jalur tes gratis
ini.m18
Tidak ada komentar:
Posting Komentar